Pemaparan itu disampaikan Kepala Bappeda Bojonegoro M. Anwar Mukhtadlo dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Pendopo Malowopati, Selasa (12/12/2023).
Dalam paparannya, Anwar Mukhtadlo menyampaikan langkah-langkah yang telah diambil Pemkab Bojonegoro dalam penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut mencakup pendataan mandiri sejak 2022, identifikasi kesesuaian program kegiatan intervensi dengan strategi pengentasan kemiskinan, dan pemutakhiran Data Mandiri Kemiskinan Daerah (DAMISDA).
“Perbandingan data kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro antara tahun 2022 dan 2023 menunjukkan penurunan yang signifikan. Kemiskinan berdasarkan DAMISDA tahun 2022 mencapai 58.979 KK atau 166.521 jiwa, sedangkan pada 2023 turun menjadi 54.008 KK atau 153.401 jiwa,” ungkapnya.
Strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan, lanjut dia, juga mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kesenjangan wilayah. Selain itu, Anwar juga menyampaikan tambahan intervensi isu kemiskinan pada 2024 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 98,245 milia
Rakorda ini, lanjut Anwar, menjadi wadah penting untuk berbagi pengalaman dan best practices dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem tingkat daerah di Jawa Timur.
Dalam Rakorda ini terdapat sesi diskusi panel sebagai salah satu agenda utama. Beberapa tokoh dalam sesi diskusi panel ini antara lain Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko; Asisten II Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji; Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko; Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Mukthadlo; dan Asisten II Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono. (Bjnkab / Red)
Komentar