Bertemu Pengurus MPN Pemuda Pancasila, LaNyalla Singgung Dekrit 5 Juli 1959

JAKARTA, Rodainformasi.com-Momentum halal bi halal yang dikemas terbatas dan sederhana, tak mengurangi bobot pembicaraan. Itulah yang terjadi ketika Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno bertemu dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur.

Halal bi halal yang dihadiri sejumlah pengurus Pemuda Pancasila itu berlangsung di Mako Cafe, di bilangan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, milik pengurus Pemuda Pancasila Muhammad Ali Umar, atau yang akrab disapa Tambul, Minggu (16/5/2021) malam.

Tampak hadir pula anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila (MPO PP) HR Agung Laksono serta jajaran pengurus MPO lainnya, Erwan Sukardja (ketua) dan Bona Tobing (wakil ketua). Hadir juga Ketua DPD Golkar Aceh, yang juga mantan Sekjend MPN PP TM Nurlif.

Obrolan gayeng itu diwarnai dengan diskusi serius seputar latar belakang lahirnya ormas Pemuda Pancasila, yang tak bisa dilepaskan dari peristiwa bersejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dimana hal itu menjadi momentum kesadaran nasional bahwa sistem pemerintahan presidensil adalah yang terbaik bagi bangsa ini.

Baca Juga  Ketua DPD RI Berharap Pemerintah Lakukan Bimbingan Teknis

“Saya tadi menyinggung soal itu, karena hari ini kita mengaku masih menjalankan sistem pemerintahan presidensil, tetapi dengan kekuasaan parlemen yang juga heavy. Ini menarik sebagai bahan diskusi internal kita, sesama kader Pemuda Pancasila,” tukas LaNyalla.

Ditambahkan LaNyalla, Pemuda Pancasila selama ini terbukti ormas yang aktif bersama elemen bangsa lain untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan cita-cita luhur pendiri bangsa ini.

“Karena itu, setiap kali kami bertemu, yang kita bicarakan persoalan-persoalan bangsa yang fundamental. Persoalan yang ada di hulu. Bukan di hilir. Sebab, pondasi dan arah bangsa ini ada di hulu. Ada di konstitusi kita, yang hingga hari ini telah mengalami empat kali amandemen,” tandas Senator asal Jatim itu.

Sebab, lanjut LaNyalla, jika kita sibuk berbicara persoalan yang di hilir sementara melupakan persoalan yang di hulu, hasilnya hanya kuratif dan karitatif. “Tidak menyentuh akar persoalan. Malah yang terjadi kita berdebat kusir dan ribut sendiri. Dan itu yang diinginkan bangsa dan negara lain,” imbuhnya.

Baca Juga  Ketua DPD RI: Demokrasi yang Ideal di Indonesia Adalah Demokrasi Pancasila

Diskusi yang berlangsung hingga dua jam itu makin aktif dengan kehadiran sejumlah pengurus MPN dan kader PP lainnya, seperti Ajib Shah, M. Lutfi Ismail, Anto Rahman, Togar M. Nero, Sangkar dan Piala Simanjuntak serta Sekjend MPN PP Arif Rahman. (Bledex)

Komentar