DPP Bersama DPW Squad Nusantara Jawa Timur gelar Konsolidasi Pembentukan DPC Bojonegoro dan Tuban.

Bojonegoro Rodainformas.com -Organisasi Masyarakat ( Ormas ) DPP Squad Nusantara Jawa timur Mengelar Rapat konsolidasi pembentukan pengurus DPC kabupaten Bojonegoro dan DPC Tuban, Jum’at (9/08/2024)

Rapat Konsolidasi yang digelar di Hotel Diwarna Kabupaten Bojonegoro Tersebut dihadiri langsung oleh ketua umum ( Ketum ) Raden Mas Jalu Seno Aji Serta Ketuan Harian Pusat Linggar Jati , Spi. SH. dan ketua DPW Jawa Timur Kemas Elfuansyah Baky Serta Sekretaris DPW Muhammad Hanafi., SH., MH.

Menurut ketua DPP Squad Nusantara Radenmas Jalu seno aji menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari pengurus DPP Squad Nusantara untuk selalu mengawal Roda organisasi hingga tingkat Daerah

“Komitmen kami Dari pengurus Pusat Squad Nusantara akan mengawal Organisasi hingga daerah ”

 

Lanjut ketua umum dipilihnya kabupaten Bojonegoro ini merupakan sebagai bentuk apresiasi dari pengurus DPW Jawa Timur yang aktif dalam kegiatan serta kabupaten Bojonegoro memiliki historis wilayah yang sangat bagus serta memiliki peranan penting di negara Indonesia

” Bojonegoro ini memiliki historis panjang dan memiliki peran penting bagi Negara Indonesia ”

Baca Juga  Pemkab Bojonegoro Sigap Tangani Cabang Pohon Patah Melintang Jalan di Balen

Sementara itu ketua harian DPP Squad Nusantara Linggar jati menjelaskan bahwa saat ini Jawa Timur memiliki 9 DPC yang sudah aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan

” Sedikitnya di Jawa timur sudah ada 9 DPC yang Sudah aktif jika ditambah Bojonegoro dan Tuban jadi 11 DPC di Jawa Timur ”

Selain itu pria Yang biasa disapa Mas linggar tersebut juga berharap kepada anggota DPC Squad Nusantara untuk tidak menjadi Ormas Yang meminta minta namun menjadi ormas yang mempu bersinergi dengan aparatur hukum TNI, POLRI, Legislatif dan eksekutif agar mampu bersama sama membangun bangsa dalam tingkat DPC masing masing.

Dalam kesempatan tersebut, DPP juga telah menyerahkan bantuan modal awal usaha sebesar 25 juta per Kabupaten/kota guna membantu untuk memajukan peningkatan perekonomian khususnya UMKM agar dapat berkembang lebih baik untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat yang memerlukan.( SN / Biro )

Komentar