Kemiskinan Terus Meningkat, PC PMII Turun Jalan.

Tuban, Rodainformas.com – Baru menjabat selama tujuh bulan tak menjadi alasan bagi pemerintahan baru di Kabupaten Tuban di bawah kepemimpinan Bupati Aditya Halindra Faridzky untuk tidak bekerja keras.(19/01/22)

Karena Bupati Lindra dinilai gagal untuk menangani kemisinan di Bumi Wali. Buktinya, jumlah warga miskin di Kabupaten ini naik pada 2021 lalu.

Karena itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PC PMII) Tuban turun jalan.

Para mahasiswa ini demonstrasi di halaman kantor Pemkab Tuban, di Jalan Kartini untuk protes dan mengingat Bupati Lindra bahwa kemiskinan di Kabupaten Tuban harus dituntaskan. Kebijakan pemerintah juga diminta untuk memihak lebih banyak pada masyarakat agar kesejahteraan warga semakin cepat terangkat.

Para mahasiswa membeber berbagai poster dan orasi bergantian. Mereka juga membagikan rilis tertulis yang ditandatangani Ketua PC PMII Tuban Khirukum Mimmu’aini dan Sekretaris PC PMII Choirul Aziz.

Dalam rilis resmi yang disebar PC PMII, mahasiswa mengutip peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan kemiskinan.

‘’Ketidakmampuan Bupati Lindra menangani kemiskinan di Tuban itu, menurut PC PMII Tuban didasarkan bukti angka kemiskinan  di Tuban naik 2,90 persen dan berada di urutan nomor lima paling bawah di Jawa Timur,’’ begitu tulis mahasiswa dalam rilisnya.

Di dalam Berita Resmi Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, lanjutnya, angka kemiskinan di Kabupaten Tuban selama 2021 kembali naik. Di tahun 2020 sebesar 15,91 persen dan pada 2021 menjadi 16,30 persen mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang di rilis pada 20 Desember 2021.

Baca Juga  Ketua APKLI Kabupaten Probolinggo, Gelar Rapat Pembentukan Panitia Event.

Merujuk hasil survei BPS, jumlah penduduk miskin pada maret 2021 mencapai 19,58 persen atau bertambah 5,44 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang masih 187,13 jiwa.

Dan ini menandakan bahwa Kabupaten Tuban masih mempertahankan posisinya sebagai satu kabupaten miskin dengan bertambahnya keluarga miskin sebanyak 5 ribu jiwa lebih.

‘’Yang terjadi pada hari ini justru malah tidak sesuai dengan misi Bupati Aditya Lindra,’’ tuding mahasiswa.

Misi Bupati Mindra yang kedua adalah meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas, pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan.

Serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha, ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif.

Yang seharusnya, kata mahasiswa,  hari ini tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Tuban mestinya turun, bukan malah malah meningkat dan tetap menjadi urutan nomor lima paling bawah pada garis kemiskinan  di Jawa Timur.

‘’Dan perlu digarisbawahi bahwa misi bupati Aditya Lindra  yang berbunyi memantapkan sinergitas daya saing usaha, ekonomi dan pengembangan ekonomi kreatif tidak ada implementasinya sama sekali,’’ teriak mahasiswa.

Dengan anggaran sebesar Rp10,9 miliar lebih, ungkap mahasiswa Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang merujuk pada lampiran ke-VII Peraturan Daerah Kabupaten Tuban di Rancangan APBD Tahun 2022, seharusnya sudah mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tuban bukan malah sebaliknya.

Di sisi lain ada pendidikan yang menjadi korban, salah satunya angka putus sekolah yang selalu bertambah dan tidak lain disebabkan oleh faktor Ekonomi. Dengan anggaran Dinas Pendidikan Rp504,1 miliar seharusnya angka putus sekolah bisa berkurang, layanan pendidikan bisa merata, dan fasilitas pendidikan bisa maksimal.

Baca Juga  FKBN Korda Lamongan Gelar Sharing Penanaman Kesadaran Bela Negara, Upaya Menyempurnakan Sistem Pertahanan Negara

Bukan malah sebaliknya, dan ini menandakan bahwa Bupati Tuban tidak serius dalam menangani kemiskinan yang ada di Tuban sehingga pendidikan masyarakat yang di korbankan.

Di sisi lain, Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp348,4 miliah lebih, seharusnya daerah rawan pangan harus bisa ditangani secara maksimal.

Karena itu, PC PMII memberikan tuntutan, di antaranya ; berikan kontribusi nyata kepada rakyat miskin Kabupaten Tuban, segera lakukan pemberdayaan dan perhatian khusus kepada pelaku UMKM Kabupaten Tuban dan berikan beasiswa mulai dari tingkat pelajar samapi jenjang perguruan tinggi kepada masyarakat kurang mampu.

Juga tuntaskan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, berikan edukasi kepada penerima bantuan sosial dan bersihkan penyelewengan, instruksikan kepada setiap perusahaan yang berdiri di Bumi Wali untuk memberikan jaminan kesehatan kepada setiap karyawannya yang terikat outsourcing atau karyawaan tetap.

Selain itu, tingkatkan SDM bagi pendidik sesuai basic yang di miliki, sediakan wahana literasi sebagai bentuk dukungan minat belajar dalam dunia pendidikan.

‘’Jika point-point di atas selama 7 kali dua puluh empat jam tidak ada respon dari pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Bupati Lindra, kami akan kembali turun jalan dengan membawa masa yang lebih banyak lagi,’’ ancam mahasiswa.( DM/ Red).

Komentar