oleh

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Keadilan untuk Calon Anggota Paskibraka Sulbar

𝑲𝒆𝒕𝒖𝒂 𝑫𝑷𝑫 𝑹𝑰 𝑨𝑨. π‘³π’‚π‘΅π’šπ’‚π’π’π’‚ π‘΄π’‚π’‰π’Žπ’–π’… π‘΄π’‚π’•π’•π’‚π’π’Šπ’•π’•π’Š.

MADIUN, Rodainformasi.com – Kontroversi gagal berangkatnya calon anggota Paskibraka asal Sulawesi Barat, turut menyita perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurutnya, pemerintah harus menyikapi hal ini agar tidak merusak keadilan untuk mereka yang berhak menyandang predikat anggota Paskibraka.

Kontroversi terjadi setelah salah seorang calon utusan utama anggota Paskibraka asal Sulawesi Barat, Kristina, dinyatakan gagal berangkat ke Jakarta karena positif Covid-19.

Belakangan, muncul sejumlah kejanggalan yang menuai polemik. Bahkan, pihak keluarga Kristina membuat surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo.

“Permasalahan yang muncul adalah rasa keadilan. Jika memang semua proses dan prosedur telah dilakukan dengan benar mungkin tidak masalah. Untuk itulah pemerintah pusat, melalui Kemenpora dan provinsi, perlu duduk bersama menanggapi surat terbuka yang dilayangkan pihak keluarga Kristina. Bagaimana keadilan harus dikedepankan,” tutur LaNyalla yang sedang mengisi reses di Jawa Timur, Sabtu (31/7/2021).

Sejumlah kejanggalan yang disampaikan pihak keluarga dalam surat terbuka dan kemudian menjadi polemik, antara lain Kristina yang dinyatakan positif Covid-19 dipulangkan tanpa prosedur pengamanan Corona.

Baca Juga  Mobilitas di Tol Pasteur Menurun, Kapolri Terima Kasih ke Warga Karena Patuhi PPKM Darurat

Justru ia ditawari menjadi Paskibraka Provinsi. Kristina juga dinyatakan negatif usai menjalani PCR kedua.

“Permasalahan ini harus diselesaikan dan memenuhi rasa keadilan. Jika Kristina benar-benar negatif Covid dan harus berangkat, tentu hal tersebut perlu diusut dan ia harus mendapat keadilan,” kata Mantan Ketua Umum PSSI itu. (Bledex)

Komentar

Berita Rekomendasi