Oleh : Muhammad Nastain
Bojonegoro, Rodainformasi.com –Pengisian Perangkat Desa (Perades) di Kabupaten Bojonegoro – Jawa Timur secara serentak mulai dilaksanakan sejak 2017 yang lalu. Namun terdapat asumsi menengarai beberapa skenario drama telah di olah untuk mendapatkan peringkat nomer satu.
Pada tahun 2017, sekira 1500 peserta mengikuti ujian Perades dengan ratusan lowongan formasi. Pelaksanaan ujian yang disebut serentak saat itu dilaksanakan secara bersama – sama di wilayah kecamatan. Namun pengkoreksiannya dijadikan satu tempat, yakni di SMT Bojonegoro.
Dari berbagai wilayah kecamatan, naskah soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) di usung ke SMT dan bahkan pengkoreksiannya di siarkan langsung melalui Video Streaming. Sungguh luar biasa kala itu.
Pengkoreksian LJK di masa itu menggunakan Scanner. Dan hasil nilai pun langsung tarcetak.
Berbagai pengalaman pahit dan pedih di alami sebagian peserta yang tidak lolos dan tragisnya peserta memperoleh nilai nol.
Alasannya pada waktu itu, hingga peserta mendapat nilai nol dikarenakan nama dan kode soal yang salah dan lain sebagainya.
Bahkan peserta yang mendapat nilai nol pada waktu itu termasuk peserta dari lulusan civitas akademi S-1 dan S-2 dengan latar belakang profesi berbeda. Mungkin nasibnya yang kurang mujur atau entah ada unsur kesengajaan dengan memberikan nilai nol.
Padahal Tata Tertib peserta ujian pada waktu itu nyata – nyata disebutkan. Bahwa peserta yang tidak hadir akan diberikan nilai nol. Logikanya, peserta yang hadir tetap memperoleh nilai, meskipun notabene ada alasan nama dan kode soal yang salah. Karena masih ada cara pengkoreksian secara manual.
Ironis dan dilematis memang pelaksanaan ujian Perades serentak 2017. Peserta pada waktu itu juga pernah seketika protes kepada tim korektor. Protesnya dikarenakan peserta itu mendapat nilai nol dan nyata – nyata ikut dalam ujian.
Tapi dalihnya tim korektor, karena pihak ketiga tidak memberikan kode soal dengan digit angka 0 atau hanya memcetak angka 1 sampai 9. Sedangkan peserta itu mendapat soal dengan kode 4 digit dan terdapat angka Nol. Lalu kenapa ada nilai nol dan kenapa ada kode soal yang dicetak dengan angka Nol.
Para peserta yang mengalami itu shock dan seperti mendapat hukuman sosial dari masyarakat. Hingga setelah kejadian itu eks peserta menutup diri merasakan malu dan bila toh kalau bisa mukanya di kupas.
Tapi apalah daya eks peserta waktu itu hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan. Protes pun percuma dan tiada hasilnya. Mereka hanya bisa berdoa dan berharap semoga ada hikmah yang terbaik dari pengalaman pahit tersebut.
Akhir – akhir ini ujian Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro, sudah dilaksanakan juga dengan secara serentak. Ujian pengisian Perades pada saat ini yang telah berlangsung, menggunakan metode beda. Masing – masing desa bisa berhak memilih menggandeng pihak ketiga yakni Perguruan Tinggi. Universitas itulah yang membuat soal dan kunci jawabannya.
Sistem ujian yang telah berlangsung sebagian menggunakan cara manual. Yakni dengan menjawab langsung beberapa pilihan yang terdapat di lembar soal.
Terdapat pula ujian yang menggunakan LJK dan koreksinya dengan Scanner. Tapi di antara desa juga menggunakan cara dengan membuat secara langsung item – item pertanyaan atau soal. Setalah ratusan soal terkumpul dan dibuatlah lembar soal tersebut. Bahkan ada desa yang menggunakan sistem ujian dengan kompoter atau CAT .
Begitulah beberapa metode yang telah diterpkan dalam menguji para peserta Perangkat Desa di Kabupaten Bojonegoro.
Alhasil dalam ujian Perangkat Desa kali ini telah menghasilkan nilai yang sungguh sangat luar biasa. Jika pada 2017 lalu, nilai ujian rata – rata 60 ke bawah. Namun berbeda dengan nilai ujian peserta saat ini. Nilai ujian begitu sangat tinggi, hampir bernilai 100 meskipun jumlah soal cuma 100 pertanyaan.
Rata – rata peraih nilai tertinggi saat ini 80 hingga 90. Bahkan ada peserta yang bernilai di atas 90. Hal itu entah karena tingkat kecerdasan peserta dengan IQ yang sangat tinggi atau ada faktor penyebab lain hingga nilainya meningkat drastis.
Memang bisa dikatakan pelaksanaan ujian Perades jujur dan transparan. Karena para peserta nampak terlihat jelas mengerjakan dan menjawab pertanyaan pada lembar jawaban. Dan jujur saja tingkat kehadiran peserta cukup maksimal. Apalagi pengkoreksian dilakukan secara bersama – sama dengan persaksian dari peserta.
Namun di balik pelaksanaan ujian tulis itu ada yang lebih menarik. Pada awal pendaftaran terdapat persyaratan dan ketentuan khusus. Pendaftar juga harus menyertakan sertifikat komputer IT. Padahal semestinya persyaratan khusus itu diterapkan di kala ujian seleksi pengisian Perangkat Desa.
Kepemilikan sertifikat itu pun untuk menguji kemampuan peserta, bisa atau tidak mengoperasikan komputer dengan beberapa aplikasinya.
Tapi sayangnya, persyaratan khusus itu hanya sebagai formalitas tanpa ada uji skil kemahiran peserta di bidang komputer.
Setidaknya dari beberapa metode dan pengalaman hasil ujian Perangkat Desa yang sudah terlaksana bisa menjadi bahan referensi dan evaluasi bagi pemilik kebijakan. Terutama bagi pihak terkait yang berkecimpung di Pemerintahan Desa dan Kabupaten. Agar bisa memilih metode dan sistem ujian Perades yang terbaik, obyektif, akuntabel, profesional dan berkualitas.
Pelaksanaan ujian Perangkat Desa yang dilaksanakan secara serentak semula diharapkan bisa memutus mata rantai tindak kecurangan. Namun tindak kecurangan itu bisa dilakukan siapa saja selama ada celah dan kesempatan bagi para oknum yang memiliki kepentingan.
Penulis adalah pengamat sosial, politik dan budaya.
Komentar