oleh

Marak Penambangan Galian C, Di Probolinggo Di Duga  Tanpa Kantongi Izin

Probolinggo, Rodainformasi.com – Maraknya penambangan galian C yang di duga ilegal semakin menjamur di Kabupaten Probolinggo   Selain berdampak pada ekosistem alam akan rusaknya lingkungan yang dapat merugikan negara dan warga masyarakat  Aktivitas ilegal ini terkesan pembiaran.Kamis ( 27/04/2022)

Kegiatan yang di duga tidak mengantongi izin  tersebut lokasi aktivitasnya berada di Desa Sumber Kerang, Kecamatan  Gending,  Kabupaten  Probolinggo. Provinsi Jawa Timur.  Parahnya lagi tanah yang dikeruk mencapai kedalaman  hampir 9 meter adalah  tanah sawah yang sebetulnya masih produktif.

Saat  Tim  media ke lokasi menemukan kegiatan tersebut masih berlangsung, seolah – olah  tidak ada masalah di saat di datangi Dump truk yang jumlahnya banyak  hilir mudik berseliweran keluar masuk lokasi galian liar tersebut.

Sayangnya,  aktivitas yang  melanggar hukum ini tak mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Bahkan dari pihak aparatur hukum wilayah  Probolinggo,  seolah menutup mata adanya galian C yang diduga  tanpa ijin tersebut, sehingga pengusaha tak merasa takut beroperasional walau tanpa ijin.

Dari pantauan  Tim media, tiga (3) titik  sangat jelas terpantau penambang galian C yang diduga  tidak ada izin resmi. Namun meski tak berizin, penambangan dilakukan secara terang -terangan tanpa menghiraukan siapapun dan seolah olah tidak ada rasa takut dan kebal hukum.

Baca Juga  Wakapolda Jatim, Meninjau Penerapan PPKM Darurat di Surabaya, Dan Melakukan Swab Antigen On The Spot

Kegiatan tersebut terlihat sudah terbiasa dan aman – aman saja, karena terpantau dump truk pengangkut hasil penambangan lalu lalang di jalan jalan dan di lokasi tambang. Tak hanya itu, penambangan yang diduga ilegal tersebut juga menggunakan alat berat dalam satu lokasi sampai menggunakan  empat (4) alat berat eskavator.

Warga sekitar tambang saat dikonfirmasi media, menjelaskan, Ada apa, kok  dibiarkan begitu saja?    Saya  curiga apa pemilik tambang ilegal  menyetor sejumlah upeti  agar aktivitas ini tak diusik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.,Praduga apa benar atau tidak sehingga dibiarkan beroperasi,”terangnya.

Sumber berharap  PLT, BUPATI Probolinggo,  melalui Dinas terkait, bahkan Gubernur JATIM,  melalui Dinasnya, agar memaksa pemilik tambang untuk berhenti merusak lingkungan, sekaligus menyeret pemilik tambang ilegal ke ranah hukum. ” ini sudah banyak merugikan berbagai pihak,”pintanya.

Sekadar catatan,  berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, termasuk memuat tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan. Komoditas pertambangan,  dikelompokan  dalam 5 golongan yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Baca Juga  Kapolres Dan Dandim Dampingi Bupati Pimpin Apel Gelar Pasukan “PAMOR KERIS

Setiap Pertambangan Batuan wajib memiliki izin yang meliputi, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan  Izin Usaha Pertambangan (IUP). Selain itu, perusahaan tersebut wajib mematuhi ketentuan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya.

Ketentuan pidana  pelanggaran UU No 4 Tahun 2009, seperti  tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).

Sedang  pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang.(angs)

Komentar

Berita Rekomendasi