oleh

Musrenbang Perubahan RPJMD Jatim 2019-2024, Khofifah Ajak Laksanakan PPKM Darurat Arahan Presiden Jokowi

Lamongan, Rodainformasi.com – Bupati YES Menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang dilakukan secara virtual di Command Center Pemkab Lamongan, Kamis (1/7).

Plh Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur Heru Cahyono mengungkapkan bahwa Musrenbang Perubahan RPJMD yang diikuti oleh seluruh Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur ini sangatlah penting.

“Sesuai dengan amanat Pasal 64 Permendagri Nomor 86 Thun 2017 Musrenbang RPJMD merupakan tahapan penting dalam rangkaian penyusunan Perubahan RPJMD yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran strategi arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang dirumuskan pada rancangan awal RPJMD,” ungkap Heru Cahyono.

Penyusunan Perubahan RPJMD Propinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 ini telah melalui beberapa tahapan yakni konsultasi publik, penandatanganan nota kesepahaman Rancangan Awal (Ranwal) antara DPRD dan Gubernur Jawa Timur, Evaluasi Ranwal ke Kemendagri dan Forum lintas perangkat daerah.

Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indarparawansa dilakukan Perubahan RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 karena dari hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan perlu dilakukan penyelarasan.

Baca Juga  Didampingi Wagub dan Wakapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya Pimpin Apel gelar Pasukan Dalam Rangka Pelaksanaan PPKM Darurat di Wilayah Jatim

“Landasan perubahan RPJMD ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar seperti bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial-budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional. Saat ini kita menghadapi pandemi Covid 19 yang masuk pada bencana, krisis ekonomi dan adanya perubahan nasional,” ungkap Khofifah Indarparawansa.

Khofifah Indarparawansa dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa pada seminggu terakhir bulan Juni 2021 ini kenaikan kasus Covid 19 hampir 90 derajat atau secara eksponensial sehingga harus dilakukan banyak antisipasi.

“Saya mohon kepada seluruh Kepala Daerah selaku Ketua Satgas Covid 19 agar dilakukan langkah-langkah antisipatif, mitigatif dan solusi secara sistemik. Dan mari melakukan arahan Presiden yang baru saja disampaikan terkait PPKM Darurat demi keselamatan kita bersama,” tambah Khofifah Indarparawansa.

Menurutnya ini adalah sebuah keseriusan pada kondisi dimana banyak rumah sakit sudah sangat penuh sehingga harus membuka tenda di halaman, lapangan parkir dan harus melakukan ekspansi tempat tidur dari untuk pasien non Covid 19 untuk pasien Covid 19 sehingga arahan Presiden Jokowi adalah untuk melakukan PPKM Darurat dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

Baca Juga  Amazing! Emping Girut Pengganti Emping Melinjo Rambah Korea

Beliau juga mengingatkan pada saat PPKM Darurat akan menjadi kontraproduktif sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menyiapkan action plan PPKM Darurat ini.(HMS/pemkab)

Komentar

Berita Rekomendasi