Bojonegoro, Rodainformasi.com,- Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bojonegoro yang disampaikan melalui Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkait kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar pers rilis dengan media di Kantor DPRD. Sabtu, (17/9/22).
Dalam pers rilis tersebut, menurut keterangan Sukur Priyanto selaku wakil ketua DPRD kabupaten Bojonegoro ada 8 fraksi. Namun 7 fraksi yang sepakat untuk menolak kenaikan BBM yang dilakukan atas Pemerintah Pusat sekarang ini. Dan keputusan tersebut adalah hasil keputusan melalui semua lembaga. Maka Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, mengambil sikap tegas dengan pihaknya menolak keras kenaikan BBM
“Ada tujuh Fraksi yang menolak kenaikan BBM, sedangkan satu Fraksi tidak menyatakan sikap yaitu Fraksi PDI Perjuangan,” terang Sukur.
Penolakan itu disertai dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh semua pimpinan DPRD. Meski masing-masing fraksi memiliki alasan dan narasi yang berbeda, namun kata Sukur, secara umum penolakan tersebut karena kenaikan BBM dinilai kurang tepat dimana kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat lemah pasca Pandemi Covid-19.
“Otoritas atau kebijakan naik-turunnya BBM merupakan wewenang pemerintah pusat, sehingga kami mendesak pemerintah agar BBM tidak dinaikkan,” tegas Sukur. Dikutip dari media Suara.co.
lanjut Sukur, dampak kenaikan BBM sudah sangat dirasakan masyarakat di Indonesia termasuk Bojonegoro. Apalagi, jika pekerjaan yang dilakukan bersifat mobile. Dijelaskan juga, biasanya uang Rp30.000 dalam pengisian BBM sudah full tank, namun sekarang hanya setengahnya.
Sukur juga menegaskan, bahwa pernyataan sikap tegas menolak kenaikan BBM tersebut sekaligus menjawab permintaan PMII Bojonegoro yang beberapa waktu lalu melakukan demo menolak kenaikan BBM. (Ras)
Komentar