Berdalih Ongkos Transportasi,Sejumlah KPM Di Pungut Biaya Di Desa Karanglangit – Lamongan.

Lamongan, Rodainformasi.com – Belum kering adanya Bansos BPNT ( Bantuan Pangan Non Tunai) bermasalah, kini masyarakat di kejutkan adanya pungutan liar Bansos BPNT di sejumlah KPM di dusun Blangit dan dusun Karang tapen Desa Karanglangit Kec. Lamongan Kab. Lamongan yang di duga dilakukan oknum E – warung dengan modus untuk biaya transportasi pengambilan Sembako . Kamis (27/01/2022 ) .

Berdasarkan informasi dari masyarakat yang di gali dan keterangan dari sumber yang ada, sebelumnya di lakukan penelusuran oleh tim Aliansi LSM Lamongan Sabtu 22 Januari 2022 di lapangan di dapatkan beberapa keterangan adanya pungutan yang di duga dilakukan oleh oknum E – warung kepada sejumlah KPM penerima Bansos BPNT. Dalam hal ini adalah ( N) di dusun Blangit dana yang di pungut sejumlah KPM nilai nominal Rp 30.000. Hal yang sama juga dilakukan (MU) di dusun Karang tapen dana yang dipungut sejumlah KPM nilai nominal Rp 42.000, ke duanya beralasan untuk biaya transportasi pengambilan Sembako.

Hal tersebut mendapatkan reaksi keras dari Aliansi LSM Alam Bersatu Lamongan dan bersikap kami dari Aliansi sepakat mengecam atas tindakan yang dilakukan dan menyatakan perang dengan sejumlah baik itu Supplier maupun Agen yang mokong, bila perlu kita kerahkan hukum karena sudah merupakan kemufakatan jahat mengambil keuntungan pribadi dari penerima KPM terkait hal itu tidak ada pungutan dan tidak di benarkan. ‘tegas indah pegiat anti korupsi Lamongan.

Baca Juga  Harkamtibmas, Tiga Pilar di Kalitidu Gelar Cangkir Semar

Sementara Nur Salim selaku sekertaris Aliansi Alam Bersatu berkaitan adanya pungutan yang di lakukan di Karang langit mengatakan itu termasuk Pungli, karena dalam juklak dan juknis pembagian sembako apakah itu atas nama BPNT, PPKM, masyarakat tidak ditarik biaya dan tidak ada biaya apapun dengan alasan apapun, karena kalau ada itu pidana.
Nur Salim menambahkan di instansi – instansi terkait bantuan ada sistem pengawasan, apakah itu istilahnya tim evaluasi atau monitoring harusnya jeli, sehingga kalau ada persoalan ada tim pengawas dan monitoring
Jadi selama ini instansi terkait tidak bekerja sama sekali,tukasnya. ( Tim / Redaksi)

 

 

 

 

 

 

Komentar