𝑴𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊 𝑺𝒐𝒔𝒊𝒂𝒍 𝑻𝒓𝒊 𝑹𝒊𝒔𝒎𝒂𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒊 𝒎𝒆𝒏𝒚𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒕𝒆𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒘𝒂𝒓𝒕𝒂𝒘𝒂𝒏 𝒅𝒊 𝑮𝒆𝒅𝒖𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒓𝒂𝒉 𝑷𝒖𝒕𝒊𝒉 𝑲𝑷𝑲, 𝑱𝒂𝒌𝒂𝒓𝒕𝒂,
Jakarta, Rodainformasi.com-Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bahwa bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH) selama ini tidak tepat sasaran. Bahkan ia mendapat banyak komplain dari masyarakat bahwa dana tersebut kebanyakan diterima oleh keluarga kepala desa (kades) hingga lurah.
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya,” ujar Risma dalam acara Foresight BPK, Selasa (15/6).
Risma menjelaskan, persoalan utama tersebut karena data penerima bansos yang belum tersusun rapi. Menurutnya, selama ini data penerima itu berada di masing-masing pemda.
“Karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja,” jelasnya.
Saat ini, Risma mengatakan sedang melakukan pembenahan data penerima bansos. Pencapaiannya sudah 90 persen.
Dia berharap, ke depan data penerima bansos akan mengalami perbaikan. Sehingga dana yang disalurkan pemerintah lebih tepat sasaran.
“Saat ini pembenahan data sudah 90 persen. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan, karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam. Misalnya ada anggota yang disabilitas, maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” kata Risma.
“Saat ini kami sedang melakukan penyempurnaan, sehingga akan lebih mudah terdeteksi. Itu akan lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja,” pungkasnya. (red)
Komentar