Lamongan,Rodainformasi.com – Dibawah kepemimpinan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Lamongan KH Abdul Rouf, Kabupaten Lamongan mampu mempertahankan predikat A atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk 2020.
Hal ini merupakan hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota tahun ini.
Predikat SAKIP A itu adalah kali ketiga yang didapatkan Pemkab Lamongan, setelah sebelumnya pada tahun 2018, dan 2019. Hanya ada 11 kabupaten/kota di Indonesia yang bisa meraih predikat A, salah satunya Kabupaten Lamongan.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi terhadap instansi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Kamis (22/4/2021).
Menpan-RB menyampaikan secara virtual ke seluruh Indonesia, dan diikuti juga oleh Bupati-Wakil Bupati Lamongan yang akrab disebut Yes-Bro itu, serta Pj Sekda, Aris Mukiyono di Ruang Command Center Kabupaten Lamongan, Kamis (22/4/2021).
Dalam sambutannya, Menpan Tjahjo Kumolo menyampaikan apresianya kepada seluruh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten yang mampu mendapat SAKIP predikat B, BB, A, AA. Dengan capaian tersebut Tjahjo menilai pemerintahan daerah telah bersungguh-sungguh melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki birokrasinya.
“Atas nama pemerintah, saya sampaikan apresiasi kepada pemerintah provinsi/kota/kabupaten yang mendapat reformasi birokrasi SAKIP predikat B,BB,A dan bahkan AA. Karena telah sungguh-sungguh melakukan berbagai upaya perbaikan sehingga tercipta birokrasi yang akuntabel dan berdaya saing. Mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan efesien,” tutur Tjahjo.
Tjahjo juga menjelaskan, kegiatan evaluasi dan implementasi yang dilakukan setiap tahunnya ini sebagai upaya membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam meningkatkan pelayanan publiknya.
Tjahjo juga menilai, semakin tinggi indeks reformasi birokrasi maka semakin baik tata kelola instansi pemerintah tersebut. “Sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi stakeholder dan berkontribusi pada capaian pembangunan nasional,” ujar Tjahjo.
( Sp/Red).
Komentar