Jabar, Rodainformasi.com – Ancaman golput pilkada dari Kades Mekarjaya dan Tanjungjaya menjadi pro dan kontra. Dewan KBB silang pendapat menanggapi itu.
Kini tanggapan berbeda datang dari Anggota DRPD Jawa Barat, Edi Rusyandi. Politisi Golkar ini menganggap wajar ancaman golput dari kades tersebut yang memperjuangkan aspirasi masyarakat soal perbaikan jalan rusak.
“Tidak masalah sah-sah saja. Itu kan ekspresi kekecewaan yang sudah memuncak. Sudah 12 tahun tidak pernah diperbaiki. Maka wajar bersikap seperti itu agar di dengar pemerintah ” kata Edi, Kamis 27 Oktober 2022.
Menurut Edi, menempuh jalur normatif seringkali diabaikan pemerintah. “Saya mendukung sikap masyarakat Mekarjaya dan Tanjungjaya itu,” tegasnya.
Pihaknya menyangkan sikap Pemkab Bandung Barat yang lamban ketika ada aspirasi warga. “Jangankan warga biasa, saya aja yang anggota dewan provinsi responnya rumit dan berbelit belit ketika mengawal aspirasi warga KBB ke Pemprov Jabar,” tuturnya.
elama dua tahun, Edi mengaku gagal mengawal aspirasi warga KBB yang ditampung dari kegiatan reses, dan itu kebanyakan infrastuktur. Kegagalan itu disebakan kendala rekomendasi dari Pemkab Bandung Barat. “Tahun 2021 tidak dapat rekomendasi selembar pun. Hayoh kudu bulak balik ka pemda. Tahun 2022 ada rekomendasi tapi usulannya tidak lengkap sehingga ditolak provinsi,” kata Edi.
Pihaknya, kata Edi, sudah komunikasi dengan baik-baik ke pihak Pemda Bandung Barat, baik ke Plt Bupati maupun pejabat dinas terkait. “Ketika saya konfirmasi ulang malah saling lempar antarpejabat dinas teknis terkait. Padahal asal usulannya ditempuh secara normatif, dengan baik dan benar, lengkap, bisa diikhtiarkan potensinya dari pemprov. Jadi berat untuk maju KBB, jika pelayanan pemerintahan dan birokrasinya seperti ini,” tutur Edi.
Edi mengungkapkan, terkadang malu oleh warga atau kepala desa yang sudah menitipkan aspirasinya, ketika ditagih janji oleh mereka. “Karena itu beban moral yang harus saya perjuangkan. Kadang masyarakat tidak mau tahu dengan prosedur dan mekanisme administrasi itu. Yang penting aspirasinya bisa terpenuhi. Sementara urusan usulan ke pemprov itu harus diajukannya oleh Pemda KBB gak bisa oleh kita karena bukan ranahnya dan tidak serta merta turun begitu saja dari pemprov,” ungkap dewan asal KBB ini.
Padahal apa yang di ikhtiarkan itu, lanjut Edi, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi aspirasi warga, yang manfaatnya akan dirasakan dan dinikmati warga. “Teu ngarti beak kareup makana sayamah peuperiheun teu bisa dibangun ku Pemda KBB, saya akan ikut membantu dari anggaran pemprov, da weleh hese. Kok pemkab lain bisa. Nah pemkab KBB mah hese,” ungkapnya.
Pemda KBB juga, kata Edi, tidak kreatif dan miskin inisiatif untuk mencari potensi anggaran pembangunan. “Jika memang hari ini defisit, coba lah nyari ke pemprov atau ke pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD Kabupaten. Coba dewan yang dipusat atau provinsi itu ajak diskusi oleh kepala daerah dan itu saya yakin bisa. Tapi ya itu tadi, aya oge potensina, rumit berbelit belit. Makanya, adanya kejadian seperti itu bagi saya tidak heran. Yang ada Kasian masyarakat KBB.
Apalagi itu masuknya jalan kabupaten yang menjadi kewenangan pemkab. Dalam hal ini, pemkab itu harusnya punya peta dan bank data infrastruktur sehingga punya skala priorotas mana yang harus dibangun,” Beber Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat ini. (Bdx)
Komentar